undang undang nomor 30 tahun 2014. Dasar Hukum. undang undang nomor 30 tahun 2014

 
 Dasar Hukumundang undang nomor 30 tahun 2014  JAKARTA

15 Tahun 2004 dan Pasal 30 ayat (1) UU No. Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 78 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, pada 26 April 2019, Presiden Joko Widodo telah menandatangani Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (PNS) atau sekarang dikenal dengan ASN. 6 UU Nomor 23 Tahun 2014) Pemerintah Pusat melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Daerah. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2000 (UU/2000/30) (2000) portal terkait: Undang-Undang Republik Indonesia. Pasal 30. Undang-Undang Nomor 12 tahun 1997 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1987 tentang Hak CiptaNOMOR 30 TAHUN 2009 TENTANG KETENAGALISTRIKAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. UNDANG–UNDANG REPUBLIK INDONESIA . DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,. TENTANG . 30 Tahun 2014), sebagaimana tercantum dalam Pasal 3, menjelaskan bahwa salah satu tujuan undang-undang ini adalah mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang. Nasional. PENJELASANUNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIANOMOR 30 TAHUN 2014TENTANGADMINISTRASI PEMERINTAHAN. Undang-Undang ini merupakan hukum materil bagi Peradilan Tata Usaha Negara. Nomor. Undang-Undang ini mengatur kegiatan Pencarian dan Pertolongan yang disesuaikan dengan perkembangan. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia bersama pemerintah dan disahkan oleh Presiden Prof. Hubungan Pemerintah Pusat dan Daerah Hubungan. Dapatkan konten premium dari Hukumonline Pro menyajikan koleksi pusat data terlengkap dan analisis hukum mendalam, memudahkan Anda dalam melakukan riset hukum. 32. PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 30 TAHUN 2014 TENTANG STANDAR PELAYANAN KEFARMASIAN DI PUSKESMAS DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan, badan dan/atau pejabat pemerintahan dalam menggunakan UNDANG-UNDANG: Pemrakarsa: PEMERINTAH PUSAT: Nomor: 30: Tahun: 2014: Tentang: ADMINISTRASI PEMERINTAHAN: Tempat Penetapan: Jakarta: Ditetapkan Tanggal: 17 Oktober 2014: Pejabat yang Menetapkan: SUSILO BAMBANG YUDHOYONO: Status: Berlaku Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014. Ketentuan lebih lanjut mengenai Perlindungan Khusus bagi Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59. bahwa Undang-Undang Nomor 5. bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jika ada kendala link download error, kesalahan informasi, informasi kurang lengkap, kritik, saran, atau. portal terkait: Undang-Undang Republik Indonesia. E. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 27 Tahun 2016 Tentang Formasi Jabatan. a. Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah. NOMOR 30 TAHUN 2014 TENTANG ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. UMUM. bahwa tenaga listrik mempunyai peran yang sangat penting. UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2014 Sudarsono1 Abstract After the Reformation, several responsive laws were enacted, including Law Number 30 Year 2014 on Government Administration. Pasca dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan membawa dampak terhadap wewenang yang ada di dalam UU PTUN. 01 Juli 2014 Tanggal Berlaku. Ketentuan isi Pasal 4 ayat (1) UU No. Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 17 Oktober 2014. KASN berfungsi mengawasi pelaksanaan norma dasar, kode etik dan kode. 1. TENTANG . 02 Oktober 2014 Sumber. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1997 tentang Jenis dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik. 30. Sejarah. PERTIMBANGAN. " Premise Law Journal, vol. PENDAHULUAN Prinsip dasar dalam negara hukum adalah pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan atau Wetmatigheid van Bestuur. ID – Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan. Jogloabang. p>Perluasan kompetensi Pengadilan Tata Usaha Negara, khususnya kompetensi absolut mengalami perluasan pasca lahirnya Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Asuransi Otoritas Jasa Keuangan, Gedung Soemitro Djojohadikusumo. Perubahan UU Jabatan Notaris dilakukan pada tahun 2014 dengan UU 2 tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya MineralDasar hukum Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah adalah Pasal 1, Pasal 4, Pasal 5 ayat (1), Pasal 17 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 18, Pasal 18A, Pasal 18B, Pasal 20, Pasal 22D ayat (2), dan Pasal 23E ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pasal 54 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum; dan 5) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1949 tentang Sumpah/Janji Jabatan Notaris. (2). bahwa jaminan perlindungan. TAHUN 2014 TENTANG ADMINISTRASI PEMERINTAHAN . PERINDUSTRIAN. Dasar hukum Undang-Undang Nomor 29 tahun 2014 tentang Pencarian dan Pertolongan adalah Pasal 20, Pasal 21, Pasal 28A, dan Pasal 28I ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Undang-Undang Nomor 3 tahun 2014 tentang Perindustrian mencabut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3274). Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris (selanjutnya disebut UUJN No. Rencana umum energi daerah, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan peraturan daerah. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan, badan dan/atau pejabat. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 132,. Undang-Undang tentang Administrasi Pemerintahan dimaksudkan sebagai salah satu dasar hukum bagi Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan, Warga Masyarakat, dan pihak-pihak. 3, TLN No. Address Jl. 5491, LL SETNEG: 31 HLM Undang-undang (UU) tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris Pasal 11 ayat (1) huruf a, Pasal 11 ayat (2), Pasal 90, Pasal 94 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. UNDANG–UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 30 TAHUN 2014 TENTANG ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. Undang-undang ini ditetapkan. DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang :. oleh Pemerintah Pasca-Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Development of Lawsuit for Law Violation by the Government of the Post Law Number 30 of 2014 Bagus Oktafian Abrianto, Xavier Nugraha, Nathanael Grady Fakultas Hukum Universitas Airlangga Jl. bahwa Negara Republik Indonesia sebagai negara. Tempat Penetapan. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Undang-Undang Administrasi Pemerintahan, UU No. 5491, LL SETNEG: 31 HLM Undang-undang (UU) tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan NotarisUNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2004 TENTANG JABATAN NOTARIS DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. Undang-Undang No. Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan mulai berlaku sejak diundangkan oleh Menkumham Amir Syamsudin pada tanggal 17 Oktober 2014 dan. Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota. 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris. 2014 Undang-undang (UU) NO. Politik dan Pemilu Dokumen : Pemerintah Pusat PERPPU 2014. Wulandari, Rini (2021) "IMPLIKASI UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2014 TENTANG ADMINISTRASI PEMERINTAHAN TERHADAP UPAYA HUKUM LUAR BIASA DALAM SENGKETA PERTANAHAN," "Dharmasisya” Jurnal Program Magister Hukum FHUI: Vol. Beranda; Informasi Hukum . Pasal 30. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 30 TAHUN 2004 TENTANG JABATAN NOTARIS DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. 2, LN. 292, 2014 ADMINISTRASI. UU 2014. 243, TLN. Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2014 tentang Panas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5585); 4. . Undang-undang (UU) Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2013. 13. Unduh dokumen resmi undang-undang ini di sini. Indonesia, Pemerintah Pusat. NOMOR 30 TAHUN 2014. 3. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. Kewenangan. Sudarsono, S. UMUM. Berita; Matriks Perbandingan;. Karya ini berada pada domain publik di Indonesia, karena tidak dilindungi hak cipta berdasarkan Pasal 42 Undang-Undang. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (UU Administrasi Pemerintahan), Atribusi adalah pemberian. Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara. NOMOR 30 TAHUN 2015 TENTANG IMBAL DAGANG, KANDUNGAN LOKAL, DAN OFSET. dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; b. Hubungi kami melalui Facebook fb. Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Agustus 2007. bahwa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan negara. 7. Undang-Undang Nomor 29 tahun 2014 tentang Pencarian dan Pertolongan mendefinisikan bahwa Pencarian dan Pertolongan adalah segala usaha dan kegiatan mencari, menolong, menyelamatkan,. Pro dan. UNDAN G-UNDANG REPUBL I K I NDON E S I A NOMOR 30 T AHUN 2014. 08KB) SALINAN UNDANG–UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 30 TAHUN 2014 TENTANG ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan 16. 5601, Ps. Susilo Bambang Yudhoyono pada tanggal 15 Januari 2014. Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 223); diubah sebagai berikut: 1. Untuk selanjutnya dalam penulisan ini. 53 ayat (6). diterbitkan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal dipenuhinya semuaNOMOR 3 TAHUN 2014 TENTANG PERINDUSTRIAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. 2014 Undang-undang (UU) NO. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2014 Tentang Keperawatan disahkan oleh Presiden Dr. 30 TAHUN 2014 (UU-Adm. I. Dasar hukum Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris adalah Pasal 20, Pasal 21, dan Pasal 24 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam menghadapi tantangan tersebut, diperlukan adanya penguatan regulasi untuk mendukung pengembangan dan pemberdayaan Tenaga Kesehatan. Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Uundang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan KeduaUNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang: a. DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA. UMUM Sesuai dengan ketentuan Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014. Karya ini berada pada domain publik di Indonesia, karena tidak dilindungi hak cipta berdasarkan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Dalam menghadapi tantangan tersebut, diperlukan adanya penguatan regulasi untuk mendukung pengembangan dan. id. NOMOR 30 TAHUN 2014 TENTANG ADMINISTRASI PEMERINTAHAN I. (Diatur dalam SE MA Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun. diatur dalam Peraturan Pemerintah” dalam Pasal 6 ayat (3) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 337, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5618), bertentangan. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. dan 7 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta. KLASIFIKASI DAN PERIZINAN RUMAH SAKIT . Menimbang: a. Undang-undang (UU) Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan T. diberikan oleh undang-undang, sedangkan wewenang hanya mengenai suatu “onderdeel”(bagian) tertentu saja dari. Perbedaan istilah tersebut dapat penulis. Untuk selanjutnya dalam penulisan ini Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan akan disebut UUAP. Kunjungi lagi halaman ini dalam beberapa waktu ke depan untuk melihat perubahan terbaru. Pemerintahan). Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris dan peraturan perundang-undangan lainnya. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Standar Nasional Pendidikan; 6. Untuk menjamin pelindungan terhadap masyarakat sebagai penerima Pelayanan Keperawatan dan untuk menjamin pelindungan terhadap Perawat sebagai pemberi pelayanan keperawatan. bahwa Negara Republik Indonesia sebagai negara hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi Menjadi Undang-undang. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (UU Pemda) disahkan pada tanggal 30 September 2014 dan mulai berlaku padaPasal 16 Huruf f Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris). I. Untuk menjawab ini kita melihat latar belakang politik hukum terbitnya UU Nomor 30 tahun 2014 Jika kita baca secara cermat Penjelasan Umum dijelaskan, bahwa dasar konstitusional mengacu kepada ketentuan Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang. 30. Latar belakang lahirnya Perma ini untukmelengkapi kekosongan aturan dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun2014 tentang Administrasi Pemerintahanyang memberi kewenangan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara untuk mengadilisengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif,. TAHUN 2014 TENTANG ADMINISTRASI PEMERINTAHAN . Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. 4. Perubahan konsep Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) di dalam Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, menyebabkan gugatan onrechtmatige overheidsdaad yang dahulu merupakan kompetensi absolut Pengadilan Negeri, berubah menjadi kompetensi absolut Pengadilan Tata Usaha Negara. Undang-Undang No. bahwa Undang-Undang nomor 19 tahun 2002 tentang hak cipta sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat sehingga perlu diganti dengan Undang-Undang yang baru; e. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5052); 13. 01 Nov 2014 / Administrator / Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Abstrak Bahwa perlu dibentuk UU tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dalam rangka mewujudkan Indonesia sebagai negara hukum, yang menjamin. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara adalah Pasal 20 dan Pasal 21 UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945;. 30. Ketentuan lebih lanjut mengenai Perlindungan Khusus bagi Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 30 TAHUN 2014 TENTANG ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang: a. ABSTRAK PERATURAN. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta. NOMOR 16/POJK. PP Nomor 17 Tahun 2020, 4. BPJPH harus dibentuk paling lambat 3 (tiga) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan. UNDANG-UNDANG NO. Sejalan dengan berlakunya UU Cipta Kerja maka Undang-Undang No. -. Dasar hukum Undang-Undang Nomor 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal adalah Pasal 20, Pasal 21, Pasal 28H ayat (1), Pasal 28J, dan Pasal 29 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Pokok-pokok pengaturan dalam Undang-Undang ini antara lain adalah sebagai berikut. Undang-Undang ini mulai berlaku sejak diundangkan oleh Menkumham Amir Syamsudin pada 17 Oktober 2014. Penilaian Kinerja PNS dilakukan. . Karya ini berada pada domain publik di Indonesia, karena tidak dilindungi hak cipta berdasarkan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014. NOMOR. NOMOR. Bahan hukum sekunder diperlukan untuk memberikan penjelasan mengenai bahan-bahan hukum primer, seperti literatur-4 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang. Peraturan Presiden Nomor 4.